Upah Minimum Provinsi 2027: Cara Penetapan dan Posisi ASEAN
Upah minimum provinsi 2027 mengacu UU 27/2026. Pahami formula, peran KHL, jadwal penetapan, dan perbandingannya dengan Malaysia hingga Vietnam di sini.
Upah minimum provinsi (UMP) adalah upah bulanan terendah yang wajib ditetapkan gubernur untuk seluruh wilayah provinsi. Untuk 2027, penetapannya mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2026: hasil formula inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks 0,5 sampai 1, atau kebutuhan hidup layak, dipilih yang lebih tinggi. Tenggatnya 21 November 2026.
Setiap akhir tahun, pekerja, tim HRD, dan pemilik usaha menunggu angka yang sama: berapa upah minimum provinsi untuk tahun depan. Angka itu menjadi batas bawah gaji karyawan baru, dasar anggaran tenaga kerja perusahaan, dan sering menjadi titik awal negosiasi upah di atasnya.
Daftar Isi
- Apa itu upah minimum provinsi dan apa bedanya dengan UMK?
- Apa dasar hukum UMP setelah Putusan MK 168/PUU-XXI/2023?
- Bagaimana formula upah minimum provinsi dihitung?
- Kapan upah minimum provinsi 2027 ditetapkan dan bagaimana statusnya?
- Berapa upah minimum Indonesia dibanding negara ASEAN?
- Apa artinya bagi pekerja dan pengusaha?
- Pertanyaan yang Sering Diajukan
Penetapan untuk 2027 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dasar hukumnya kini undang-undang ketenagakerjaan baru, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2003 dan lahir sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.
Artikel ini menjelaskan cara upah minimum provinsi dihitung, jadwal dan status UMP 2027 per 18 November 2026, serta posisi upah minimum Indonesia dibanding Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Singapura.
Apa itu upah minimum provinsi dan apa bedanya dengan UMK?
Upah minimum provinsi adalah batas upah bulanan terendah yang berlaku di satu provinsi dan ditetapkan dengan keputusan gubernur. Upah minimum kabupaten/kota (UMK) berlaku untuk satu kabupaten atau kota tertentu, ditetapkan setelah UMP, dan nilainya harus lebih tinggi dari UMP.
Pasal 137 UU 27/2026 membagi upah minimum menjadi empat jenis: UMP, UMK, upah minimum sektoral provinsi (UMSP), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK). Gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Untuk UMK dan UMSK, undang-undang memakai kata "dapat", artinya penetapannya tidak wajib. Upah minimum sektoral ditujukan bagi sektor unggulan atau sektor dengan risiko dan tuntutan kerja lebih berat, dan nilainya harus di atas upah minimum umum di wilayahnya (Pasal 142).
Dalam praktik, bila sebuah kabupaten atau kota memiliki UMK, angka itulah batas bawah di daerah tersebut. Contohnya Jawa Barat. UMP 2026 provinsi ini Rp2.317.601, tetapi UMK 2026 berkisar dari Rp2.351.250 di Kabupaten Pangandaran sampai Rp5.999.443 di Kota Bekasi, menurut keputusan gubernur yang dirangkum Hukumonline. Pekerja di Kota Bekasi berpatokan pada UMK, bukan UMP.
Ada tiga ketentuan lain yang sering terlewat:
- upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan yang bersangkutan (Pasal 140 ayat 1);
- yang dibandingkan dengan upah minimum adalah upah tanpa tunjangan, atau upah pokok ditambah tunjangan tetap (Pasal 140 ayat 2);
- usaha mikro dan kecil dikecualikan, tetapi upah yang disepakati paling rendah 50 persen dari upah minimum yang berlaku (Pasal 144).
Apa dasar hukum UMP setelah Putusan MK 168/PUU-XXI/2023?
Dasar hukum upah minimum provinsi 2027 adalah UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang disahkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 (Lembaran Negara 2026 Nomor 179). Metadata dan salinan naskahnya tersedia di JDIH Kementerian Ketenagakerjaan. Pasal 311 mencabut UU 13/2003 beserta pasal-pasal ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Dari putusan MK ke undang-undang baru
Pada 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 atas permohonan Partai Buruh dan sejumlah pemohon lain. Ikhtisar putusan Mahkamah Konstitusi mencatat dua amar penting untuk pengupahan. Pertama, gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral provinsi. Kedua, "indeks tertentu" harus mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL).
Mahkamah juga menilai waktu paling lama dua tahun cukup bagi DPR dan pemerintah untuk menyusun undang-undang ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja. UU 27/2026 menjadi jawaban atas perintah itu.
Tiga aturan dalam tiga tahun
Dalam masa transisi, setiap tahun upah memakai aturan yang berbeda:
| Tahun upah | Dasar hukum | Cara menentukan kenaikan |
|---|---|---|
| 2025 | Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 | kenaikan seragam 6,5 persen di semua provinsi |
| 2026 | PP Nomor 49 Tahun 2025 (17 Desember 2025) | formula dengan alfa 0,5 sampai 0,9, dipilih dewan pengupahan daerah |
| 2027 | UU Nomor 27 Tahun 2026 | formula dengan indeks 0,5 sampai 1, atau KHL, dipilih yang lebih tinggi |
Peraturan pemerintah lama belum hilang. Pasal 310 UU 27/2026 menyatakan peraturan pelaksana UU 13/2003 dan UU Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, sementara Pasal 312 memberi waktu paling lama satu tahun untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru. Jadi, rincian formula dalam PP 49/2025 masih dipakai, dengan rentang indeks yang kini mengikuti undang-undang.
Hasil aturan 2026 memperlihatkan efek formula yang memberi ruang bagi daerah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memilih alfa 0,75, jalan tengah antara usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 0,55 dan serikat pekerja 0,9, sehingga UMP Jakarta naik 6,17 persen menjadi Rp5.729.876 (Jawa Pos, Metro TV). Jawa Barat naik 5,77 persen ke Rp2.317.601, UMP terendah di antara 38 provinsi.
Bagaimana formula upah minimum provinsi dihitung?
Upah minimum provinsi tahun depan dihitung dengan menambahkan nilai penyesuaian ke UMP tahun berjalan. Pasal 26 PP 49/2025 merumuskannya sebagai berikut:
UMP tahun depan = UMP tahun ini + {inflasi + (pertumbuhan ekonomi × α)} × UMP tahun ini
Inflasi yang dipakai adalah inflasi provinsi periode September ke September. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari PDRB provinsi kuartal IV tahun lalu hingga kuartal III tahun berjalan, dibanding periode yang sama setahun sebelumnya. Simbol α (alfa) adalah indeks tertentu yang ditetapkan dewan pengupahan dengan menimbang kepentingan pekerja dan perusahaan serta perbandingan upah minimum dengan KHL. Pasal 139 UU 27/2026 kini menetapkan rentangnya 0,5 sampai 1.
Contoh hitung sederhana
Ilustrasi ini memakai angka rekaan, bukan proyeksi: sebuah provinsi dengan UMP Rp3.000.000, inflasi 3 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5 persen.
- Dengan α 0,5, kenaikannya 3% + (5% × 0,5) = 5,5%, sehingga UMP menjadi Rp3.165.000.
- Dengan α 1, kenaikannya 3% + 5% = 8%, sehingga UMP menjadi Rp3.240.000.
Selisih kedua skenario Rp75.000 per pekerja per bulan. Untuk perusahaan dengan 100 pekerja bergaji minimum, selisih itu setara Rp7,5 juta sebulan atau Rp90 juta setahun, belum termasuk iuran dan komponen lain yang mengikuti upah.
Sebagai gambaran kondisi nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Oktober 2026 sebesar 3,23 persen dan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2026 sebesar 5,47 persen. Angka nasional ini hanya konteks, karena formula memakai data setiap provinsi.
Di mana posisi kebutuhan hidup layak?
KHL kini menjadi pembanding langsung hasil formula. Pasal 139 ayat 4 UU 27/2026 menyatakan penentuan upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara hasil formula atau KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah. Data KHL berasal dari survei lembaga statistik pemerintah, yang rencananya dibahas bersama dewan pengupahan nasional (Pasal 138).
Untuk 2027, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan estimasi KHL dari data Susenas BPS dengan empat komponen: makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Estimasi itu disiapkan hingga tingkat kabupaten/kota (ANTARA, TVRI News).
Cara menerapkan pasal ini ketika KHL jauh di atas upah berjalan masih menjadi bahan tawar. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut KHL sebagai bahan pertimbangan gubernur dan dewan pengupahan, dan kenaikan perlu bertahap: "Kalau KHL-nya jauh lebih besar dari UMK saat ini, tentu tidak bisa kenaikannya puluhan persen," katanya seperti dikutip TVRI News pada 16 November 2026.
Kapan upah minimum provinsi 2027 ditetapkan dan bagaimana statusnya?
UMP 2027 wajib ditetapkan gubernur paling lambat 21 November 2026 dan berlaku mulai 1 Januari 2027. Jadwal ini disampaikan Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta pada 17 November 2026 (Kompas, Kontan, ANTARA).
Urutan tahapannya:
- 13 November 2026: rapat koordinasi Kemnaker dengan kepala dinas ketenagakerjaan daerah.
- 16 November 2026: sosialisasi kepada gubernur, bupati, dan wali kota di Kementerian Dalam Negeri. Surat edaran berisi data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan upah minimum sektoral, serta panduan estimasi KHL dikirim ke daerah.
- 21 November 2026: batas penetapan UMP.
- Paling lambat lima hari setelahnya: batas penetapan UMSP.
- 25 November 2026: batas penetapan UMK bagi daerah yang menetapkannya, sejalan dengan Pasal 35 PP 49/2025.
- Paling lambat lima hari setelah batas UMK: batas penetapan UMSK.
Hingga 18 November 2026, saat naskah ini disusun, pemberitaan nasional belum mencatat satu pun provinsi yang mengumumkan angka upah minimum provinsi 2027. Posisi para pihak masih berjauhan. Serikat buruh mengusulkan kenaikan 7,5 hingga 9,5 persen, sedangkan Apindo mengusulkan penyesuaian setara inflasi sekitar 3 persen ditambah pertumbuhan produktivitas 1 hingga 2 persen (Kontan, 18 November 2026).
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai kenaikan idealnya minimal di atas inflasi agar upah riil tidak turun. Ia juga menyarankan daerah dengan pertumbuhan dan produktivitas tinggi memakai indeks lebih besar. Angka final setiap provinsi tercantum dalam keputusan gubernur dan diumumkan lewat kanal resmi pemerintah provinsi.
Berapa upah minimum Indonesia dibanding negara ASEAN?
Dengan kurs 18 November 2026, UMP Jakarta 2026 (sekitar Rp5,73 juta) setara dengan tarif harian tertinggi Thailand (400 baht) dan upah nonpertanian Metro Manila bila dihitung 26 hari kerja. Angka itu di bawah upah minimum nasional Malaysia (sekitar Rp7,59 juta) dan jauh di atas wilayah tertinggi Vietnam (sekitar Rp3,77 juta). Upah minimum provinsi terendah di Indonesia, Jawa Barat, berada di bawah wilayah terendah Vietnam.
| Negara dan wilayah | Upah minimum | Satuan dan cakupan | Setara rupiah per bulan |
|---|---|---|---|
| Indonesia, DKI Jakarta (UMP 2026) | Rp5.729.876 | bulanan, provinsi tertinggi | Rp5,73 juta |
| Indonesia, Jawa Barat (UMP 2026) | Rp2.317.601 | bulanan, provinsi terendah | Rp2,32 juta |
| Malaysia | RM1.700 | bulanan, nasional | Rp7,59 juta |
| Thailand, Bangkok dan beberapa daerah | 400 baht | harian, provinsi atau sektor | Rp5,61 juta |
| Thailand, Narathiwat, Pattani, Yala | 337 baht | harian, provinsi | Rp4,73 juta |
| Filipina, Metro Manila (nonpertanian) | ₱755 | harian, regional | Rp5,63 juta |
| Vietnam, Wilayah I (2026) | VND5.310.000 | bulanan, regional | Rp3,77 juta |
| Vietnam, Wilayah IV (2026) | VND3.700.000 | bulanan, regional | Rp2,63 juta |
| Singapura | tidak ada upah minimum umum | upah sektoral lewat Progressive Wage Model | tidak dibandingkan |
Catatan per negara
Malaysia memberlakukan RM1.700 per bulan sejak 1 Februari 2025 untuk majikan dengan lima pekerja atau lebih, dan sejak 1 Agustus 2025 untuk majikan yang lebih kecil (RTM/Bernama). Dalam Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan menjadi RM2.000 mulai Juni 2027 (sekitar Rp8,93 juta), dengan pengecualian bagi usaha mikro, kecil, dan menengah berpenjualan di bawah RM50 juta.
Thailand menetapkan upah harian per provinsi lewat Notifikasi Komite Upah Nomor 14 yang berlaku sejak 1 Juli 2025. Tarifnya 337 sampai 400 baht. Tarif 400 baht berlaku di Bangkok, Chachoengsao, Chonburi, Phuket, Rayong, dan Koh Samui, serta untuk hotel kategori tertentu dan usaha tempat hiburan di seluruh negeri. Pada 5 November 2026, Kementerian Tenaga Kerja Thailand menyatakan rekomendasi upah 2027 dari semua provinsi sudah masuk, tetapi tarif baru belum diputuskan (The Thaiger).
Filipina juga memakai upah harian yang ditetapkan dewan upah tiap region. Di Metro Manila, Wage Order NCR-28 menaikkan upah nonpertanian menjadi ₱755 per hari mulai 26 September 2026, dan ₱718 untuk sektor pertanian serta usaha ritel dan jasa kecil (The Philippine Star). Wage Order NCR-27 sebelumnya, yang menjanjikan kenaikan bertahap, per akhir September 2026 masih digugat di pengadilan.
Vietnam membagi upah minimum bulanan ke empat wilayah. Untuk 2026, Dekret 293/2025 menetapkan VND5,31 juta di Wilayah I sampai VND3,7 juta di Wilayah IV. Dekret 399/2026/ND-CP menaikkannya mulai 1 Januari 2027 menjadi VND5,7 juta sampai VND4,04 juta, atau sekitar Rp4,05 juta dan Rp2,87 juta.
Singapura tidak memiliki upah minimum umum. Kementerian Tenaga Kerja Singapura (MOM) menyatakan tidak ada upah atau gaji minimum di negara itu; besaran gaji ditentukan lewat negosiasi pemberi kerja dengan pekerja atau serikatnya. Sebagai gantinya, Progressive Wage Model menetapkan jenjang upah untuk sektor tertentu seperti kebersihan, keamanan, pertamanan, ritel, dan jasa makanan. Ada pula Local Qualifying Salary sebesar S$1.800 per bulan (sekitar Rp25,5 juta), tetapi angka ini hanya syarat bagi perusahaan yang mempekerjakan pemegang izin kerja asing.
Catatan metodologi
- Kurs memakai kurs tengah transaksi Bank Indonesia per 18 November 2026, yaitu rata-rata kurs jual dan beli: 1 MYR = Rp4.464,45; 1 THB = Rp539,72; 1 PHP = Rp286,78; 1 VND = Rp0,71; 1 SGD = Rp14.168,58.
- Upah harian Thailand dan Filipina dikalikan 26 hari kerja (enam hari per minggu). Ini penyederhanaan; dengan 22 hari kerja, angkanya sekitar 15 persen lebih rendah.
- Hanya Malaysia yang memakai satu angka nasional. Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam memakai angka regional, sehingga perbandingan ini memakai titik tertinggi dan terendah.
- Konversi kurs tidak memperhitungkan perbedaan biaya hidup, tunjangan wajib, maupun iuran jaminan sosial. Perbandingan juga bergeser bila kurs rupiah berubah.
- UMP Indonesia hanya mengikat pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun, dan di banyak daerah UMK menjadi batas yang lebih tinggi.
Apa artinya bagi pekerja dan pengusaha?
Bagi pekerja, upah minimum provinsi 2027 menentukan batas bawah gaji tahun depan; bagi pengusaha, angka itu menentukan anggaran upah dan menuntut penataan struktur gaji. Jangkauannya tetap terbatas pada sektor formal. BPS mencatat 57,93 persen pekerja Indonesia bekerja di sektor informal pada Agustus 2026, naik dari 57,80 persen setahun sebelumnya (InfoPublik).
Untuk pekerja
- Pastikan angka yang berlaku di lokasi kerja Anda: UMK bila daerah Anda memilikinya, atau UMSP dan UMSK bila sektor Anda ditetapkan.
- Periksa komposisi slip gaji. Jika upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokok saja harus minimal setara upah minimum (Pasal 140 ayat 3).
- Bila masa kerja Anda sudah lebih dari setahun, upah mengikuti struktur dan skala upah perusahaan. Pasal 146 mewajibkan struktur itu memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
- Pekerja di usaha mikro dan kecil berhak atas upah sesuai kesepakatan, paling rendah 50 persen dari upah minimum.
Untuk pengusaha dan HRD
Pertama, siapkan dua skenario anggaran, yaitu indeks 0,5 dan indeks 1, seperti contoh hitung di atas, lalu sesuaikan begitu keputusan gubernur terbit. Kedua, cermati kompresi upah. Ketika upah karyawan baru naik mendekati gaji karyawan senior, struktur dan skala upah perlu ditata ulang agar perbedaan masa kerja dan kompetensi tetap tercermin.
Ketiga, perbarui data penggajian sebelum gaji Januari 2027 dibayarkan. Perubahan tarif tahunan seperti ini menjadi salah satu alasan perusahaan membutuhkan aplikasi payroll yang bisa memperbarui komponen upah sekaligus; ulasan lain membahas bagaimana aplikasi payroll membantu produktivitas tim SDM.
Bagi perusahaan yang belum mampu membayar, Pasal 140 ayat 6 sampai 8 membuka jalur permohonan perkecualian kepada gubernur. Syaratnya kesepakatan bipartit dengan pekerja dan audit eksternal, yang dilampirkan dalam permohonan. Laporan Kontan yang sama menyoroti risiko bagi industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan makanan olahan: penahanan rekrutmen atau percepatan otomatisasi bila upah naik jauh lebih cepat dari produktivitas.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa perbedaan UMP dan UMK?
UMP berlaku sebagai batas upah terendah di seluruh provinsi dan wajib ditetapkan gubernur. UMK berlaku di satu kabupaten atau kota, boleh ditetapkan gubernur setelah UMP, dan nilainya harus lebih tinggi dari UMP. Bila daerah Anda memiliki UMK, angka itulah yang menjadi batas bawah.
Kapan UMP 2027 mulai berlaku?
UMP 2027 berlaku mulai 1 Januari 2027. Gubernur wajib menetapkannya paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026.
Apakah UMP berlaku untuk karyawan yang sudah bekerja lebih dari setahun?
Tidak secara langsung. Pasal 140 UU 27/2026 menyatakan upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Upah karyawan yang lebih lama diatur lewat struktur dan skala upah perusahaan, yang wajib disusun pengusaha.
Apakah usaha mikro dan kecil wajib membayar UMP?
Tidak. Pasal 144 mengecualikan usaha mikro dan kecil dari ketentuan upah minimum. Upahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan pekerja, dengan batas paling rendah 50 persen dari upah minimum yang berlaku.
Apakah Singapura punya upah minimum?
Singapura tidak memiliki upah minimum umum. Kementerian Tenaga Kerja Singapura menetapkan jenjang upah untuk sektor tertentu lewat Progressive Wage Model, serta Local Qualifying Salary S$1.800 per bulan bagi pekerja lokal di perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.
Upah minimum provinsi 2027 menjadi ujian pertama UU 27/2026: rentang indeks lebih lebar, KHL sebagai pembanding, dan upah sektoral yang kembali wajib di tingkat provinsi. Di tingkat ASEAN, upah minimum Indonesia berada di tengah, dengan jarak lebar antara Jakarta dan provinsi terendah. Angka final tiap daerah tercantum dalam keputusan gubernur, sementara peraturan pelaksana baru dari UU ini harus terbit paling lambat 28 Oktober 2027.